Regulasi Diff API
Untuk vendor software payroll/ERP dan tim compliance, dapat feed diff perubahan PMK/PER berformat mesin plus webhook, bukan PDF untuk dibaca manusia
Masalah yang diselesaikan
setiap kali PMK/PER/KMK berubah (tarif, TER, batas PTKP, tata cara pemotongan), modul mereka jadi salah dan harus dipatch manual. Pekerjaannya bukan "membaca aturan" — tapi memantau 4.738+ dokumen, mendeteksi mana yang menyentuh field tertentu, lalu menerjemahkannya ke kode. Sekarang ini dikerjakan manusia per vendor, berulang, tanpa catatan versi.
Untuk: vendor software akuntansi/payroll/ERP Indonesia (Mekari, Accurate, Gaji.id, Talenta, Klikpajak, dsb.) plus tim compliance di bank/fintech yang menanam aturan pajak ke sistem mereka.
Cara kerjanya
- 1. Pengambilan Terjadwal: Crawler otomatis memantau feed.json dan sitemap.xml JDIH Kemenkeu setiap 6 jam, serta adapter portal JDIH daerah (Jateng, Jatim, Kaltim, dsb.).
- 2. Normalisasi & Diff Tingkat Pasal: Dokumen regulasi PDF/HTML diubah ke teks terstruktur, lalu dibandingkan dengan versi terdahulu hingga tingkat pasal, ayat, dan tabel tarif.
- 3. Klasifikasi Topik Pajak & Tanggal Efektif: Mendeteksi nomor dokumen, tanggal mulai berlaku, jenis regulasi (PMK/PER/KMK), serta memetakan field teknis yang terdampak (mis. formula TER, batas PTKP, faktur).
- 4. Feed Mesin & Notifikasi Webhook: Pelanggan subscribe topik spesifik (mis. 'PPh 21 / TER', 'PPN / Faktur'). Webhook instan dan JSON feed terkirim langsung ke modul ERP tanpa vendor perlu menyortir ribuan PDF.
Yang kamu dapat
satu feed mesin: `{doc_id, jenis, nomor, tanggal_berlaku, pasal_berubah, ringkasan_diff, url}` + webhook saat ada perubahan yang menyentuh topik yang di-subscribe. Vendor berhenti menulis crawler sendiri.
Contoh keluaran feed (Label: Contoh)
Berikut 4 baris contoh payload diff regulasi yang dapat dibaca mesin tanpa login. Data di bawah berstatus simulasi/contoh untuk ilustrasi integrasi sistem vendor.
| Regulasi (Contoh) | Topik | Tanggal Berlaku (Contoh) | Pasal Berubah (Contoh) | Ringkasan Diff (Contoh) |
|---|---|---|---|---|
| PMK No. 168 Th 2023 (contoh) PMK pmk-168-2023-sample |
PPh 21 / TER | 1 Jan 2024 (contoh) | Pasal 5 & 8 (contoh) | Penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan (kategori A, B, C) dan harian untuk pemotongan PPh Pasal 21. |
| PER-16/PJ/2024 (contoh) PER per-16-pj-2024-sample |
PPh 21 / Bupot | 1 Mar 2024 (contoh) | Pasal 3 ayat (2), Lampiran II (contoh) | Pembaruan petunjuk teknis bukti potong 1721-A1 digital dan tata cara perhitungan TER pada masa pajak selain masa pajak terakhir. |
| PMK No. 66 Th 2023 (contoh) PMK pmk-66-2023-sample |
PPh Natura | 1 Jul 2023 (contoh) | Pasal 4 & Lampiran A (contoh) | Batasan nilai fasilitas dan kenikmatan (natura) yang dikecualikan dari objek pemotongan pajak penghasilan karyawan. |
| PER-03/PJ/2022 Jo. PER-11 (contoh) PER per-03-pj-2022-sample |
PPN / Faktur | 1 Sep 2022 (contoh) | Pasal 6, Pasal 32 (contoh) | Validasi NIK 16 digit pengganti NPWP bagi pembeli orang pribadi dan penyesuaian alamat penyerahan pada e-Faktur. |
Contoh payload webhook / JSON feed (Label: Contoh):
{
"doc_id": "pmk-168-2023-sample",
"jenis": "PMK",
"nomor": "168/PMK.03/2023",
"tanggal_berlaku": "2024-01-01",
"topik": "PPh 21 / TER",
"pasal_berubah": ["Pasal 5", "Pasal 8"],
"ringkasan_diff": "Penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 kategori bulanan (A, B, C) (contoh)",
"url": "https://jdih.kemenkeu.go.id/dokumen/pmk-168-2023-contoh"
}